Palsukan SPJ Bantuan Belajar ABK PKLK, Kepala SLB PGRI Kawedanan Dilaporkan Polisi

845

LENSA MAGETAN- Cairkan anggaran Bantuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) tahun 2018 senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kepala Sekolah (Kasek) lama SLB PGRI Kawedanan diduga palsukan tanda tangan Ketua Yayasan di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahun 2018.

Pemalsuan tersebut terkuak, setelah Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah PGRI Kabupaten Magetan Fadjar Edhi Kartiko mengetahui tanda tangan di SPJ Bantuan Belajar ABK PKLK tersebut jauh berbeda dengan tanda tangannya.Yang saat ini sudah dilaporkan ke Polsek Kawedanan.

“Sangat jelas itu bukan tanda tangan saya, dan saya tidak tahu sama sekali mengenai SPJ itu maka dari itu saya laporkan ke Polisi,” jelas Fadjar Edhi Kartiko Ketua Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Magetan, Rabu (13/1).

Fadjar menjelaskan, sejak dirinya menjabat menjadi Ketua Yayasan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 kemarin, dirinya mengaku tidak pernah ada laporan sama sekali mengenai bantuan belajar ABK PKLK yang dikucurkan di SLB Kawedanan yang berada dibawah naungan yayasannya itu.

“Saya tidak pernah tahu ada bantuan itu, sejak menjabat menjadi Ketua Yayasan, baru tahu kemarin itu kalau ada bantuan,” terangnya.

Bahkan, berapa jumlah besaran bantuan tersebut dan berapa yang sudah disalurkan untuk anak berkebutuhan khusus di SLB Kawedanan itu Fadjar juga mengaku sama sekali tidak mengerti.

“Jumlah anggaranya saya tidak paham, yang saya pertanyakan itu hanya tanda tangan saya. Soalnya kalau misalnya ada penyelewengan anggaran sayakan jadi terlibat, padahal saya tidak tanda tangan,” ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Sekolah SLB Kawedanan lama Yang saat ini menjabat menjadi guru SLB, Idawati saat ditemui di sekolah tidak bisa dikonfirmasi dengan alasan sudah ada pergantian Kepala Sekolah.

Melalui Sukadi, salah satu guru ASN di SLB itu menyarankan, terkait permasalahan tersebut bisa langsung ke Plt Kepala Sekolah yang baru karena guru tidak mempunyai kewenangan berbicara.

“Langsung ke Pak Agus saja selaku Plt Kepala Sekolahnya, kami guru tidak punya kewenangan berbicara,” tandasnya.

Disisi lain, Plt Kepala SLB PGRI Kawedanan Agus Triyono saat ditemui media ini mengaku juga tidak tahu mengenai permasalahan tersebut. Namun, sebagai Plt Kepala SLB yang baru dirinya akan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan itu sampai selesai.
“Karena saya pejabat baru saya akan berusaha membantu semampu saya,” tutupnya.(ton)