Pendataan Keluarga Tahun 2021, DPPKB dan PPPA Terjunkan 1470 Personil

239

LENSA MAGETAN – Dinas PPKB & PPPA ( Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ) Kabupaten Magetan resmi melaunching pendataan keluarga tahun 2021, Kamis (01/04)

Bertempat di ruang perjamuan Pendopo Surya Graha Magetan, acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto beserta Wakil Bupati Nanik Endang Rusminiarti dan Forkopimda Magetan.

Pendataan keluarga berencana ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Sesuai rencana pendataan sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 ini sampai dengan 31 Mei 2021. Dimana program tersebut secara langsung di launching oleh Bupati Magetan Suprawoto.

“Pendataan keluarga ini harusnya dilaksanakan di tahun 2020 kemarin. Tapi karena di tahun 2020 negara kita dalam Pandemi Covid-19, baru bisa kita laksanakan di tahun 2021 ini dan nanti akan dimulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021,” kata Bupati Magetan Suprawoto, Kamis (1/3).

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB & PPPA Kabupten Magetan Furiana Kartini menjelaskan, pada pendataan keluarga berencana kali ini Dinas PPKB akan menurunkan kadernya sebanyak 1.470 personil untuk secara langsung melakukan pendataan ke rumah-rumah warga di Kabupaten Magetan.

“Tahun ini kader kita 1.470 personil , itu dari kader lini lapangan ditambah dengan generasi berencananya,” ujarnya.

Furiana menerangkan, pendataan keluarga berencana itu meliputi 58 variabel. Terdiri dari 16 variabel kependudukan, 9 variabel keluarga berencana, 32 variabel pembangunan keluarga ditambah 1 variabel stanting. Mulai dari demografi, keikutsertaan KB, keberadaan kesejahteraan keluarga.

Furiana berharap, dalam pendataan kali ini masyarakat bisa memberikan data yang sebenarnya agar tidak perlu mengulangi lagi pendataan karena salah data.

” Kita pakai aplikasi, kalau datanya salah di data itu akan berwarna merah. Karena datanya ini nanti untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah kami berharap masyarakat bisa memberikan data yang benar atau nyata sehingga pemerintah bisa intervensi,” tutupnya.(niel/ton)