MAGETAN (Lensamagetan.com) – Bukti baiknya kinerja, Perumdam Lawu Tirta Magetan dipercaya oleh negara Australia untuk mendapatkan program hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK).
Dalam Kerjasama Indonesia Australia (KIA), di Jawa Timur, Perumdam Lawu Tirta Magetan, juga terpilih mendapatkan program setelah Banyuwangi.
“Yang terpilih ini, di Jawa Timur hanya dua, Banyuwangi dan Magetan,” kata Direktur Utama Perumdam Lawu Tirta Magetan, Muhammad Choirul Anam.
Dari kepercayaan itu, lanjut Choirul Anam, beberapa pelatihan Perumdam Lawu Tirta Magetan secara langsung di dukung oleh pihak Australia.
Bahkan, pihak dari Australia datang secara langsung ke Magetan dan menemui Bupati Magetan Suprawoto.
“Kemarin kita ada pelatihan, mulai dari ATR, Rasio Bisnis dan Rencana Bisnis, yang semuanya didanai pihak Australia,”ujarnya.
Dijelaskan Choirul Anam, untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak Australia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena penilaian langsung dilakukan dari tim Australia.
“Terus kemarin kita juga di undang ke Bali untuk ditawari program lanjutannya. Jadi tidak semua PDAM bisa,”jelasnya.
Menurut Choirul, didapatkannya bantuan dari Australia ini, tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan Bupati Magetan, agar Perumdam Lawu Tirta Magetan terus berkembang.
“Ini karena kebijakan bapak Bupati terkait adanya penyertaan modal. Jadi dana ini semacam talangan. Kita talangi dulu, terus nanti yang ganti pihak Australia,” imbuhnya.
Sebagai informasi, program hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) adalah suatu strategi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMD AM) atau pemerintah daerah melalui pemberian hibah berdasarkan peningkatan kinerja yang terukur atau Performance Based Grant (PBG).
Hibah AMBK sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD AM agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada pelanggan dan meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan masyarakat.
Dimana, sumber dana program ini berasal dari hibah pemerintah Australia sebesar Rp 5,1 Milyar, melalui pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.(ton/red)
