MAGETAN (Lensamagetan.com) – Lagi dan lagi, Pemkab Magetan kembali menerima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari BPK RI Perwakilan Jatim, diterima langsung oleh Bupati Magetan Suprawoto bersama Ketua DPRD Magetan Sujatno.
Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, diterimanya Opini WTP 9 kali berturut – turut ini adalah berkat jerih payah bersama, terutama semua OPD yang telah menyelesaikan LKPD TA 2022 dengan baik.
” Saya ucapkan terima kasih kepada semua OPD yang telah bekerja dengan baik, sehingga Kabupaten Magetan mendapatkan opini WTP BPK ke 9 kali berturut turut. Tapi, kita juga harus tetap bekerja keras untuk lebih baik lagi,”ujar Bupati Magetan.
Dijelaskan Kang Woto, Kabupaten Magetan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dari BPK, dengan 95,23% TLRHP sampai dengan semester II 2022.
Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi menyampaikan, untuk memajukan daerahnya masing-masing, Kepala daerah yang disini adalah Bupati/Walikota dan Ketua DPRD harus bisa saling mengawasi dan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan integritas.
“Bupati,Walikota dan Ketua DPRD harus saling mengawasi, merangkul serta memperbaiki sama-sama jika ada kekeliruan. Juga perlu adanya peningkatan kapasitas, kompetensi, maupun integritasnya secara periodik untuk meminimalisir resiko di kemudian hari,”jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang hadir di acara tersebut meminta masing-masing daerah, baik kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur agar segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.
“Mari bersama-sama memaksimalkan rekomendasi yang sudah di serahkan. Kita bersyukur bahwa semua Wajar Tanpa Pengecualian. Tapi ada PR untuk masing-masing daerah yakni tindak lanjut dari rekomendasi BPK sampai dengan semester dua,”tutupnya.(niel/ton)
