MAGETAN (Lensamagetan.com) – Perwakilan Forum Rumah Kita memilih meninggalkan ruang rapat bersama masyarakat Desa Sumursongo dan Sobontoro setelah lebih dari dua jam menunggu tanpa mendapatkan respons langsung dari Ketua DPRD Magetan.
Forum yang dikenal aktif dalam advokasi isu sosial dan lingkungan ini sebelumnya berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD untuk membahas persoalan reklamasi penambangan di Sumursongo dan Sobontoro, yang hingga saat ini belum terealisasi.
Setelah mengetahui hal tersebut, Ketua DPRD Magetan, Suratno, langsung mendatangi kantor sekretariat Forum Rumah Kita. Kedatangannya disambut baik oleh perwakilan forum dan masyarakat yang hadir. Dalam pertemuan itu, Ratno menjelaskan alasan keterlambatannya dan meminta maaf.
“Kami mohon maaf karena tadi sebenarnya kami sudah menjadwalkan rapat bersama dengan saudara-saudara dari Forum Rumah Kita, termasuk tokoh masyarakat dan warga terdampak. Namun, secara mendadak kami menerima informasi tentang insiden robohnya bangunan sekolah di SD Negeri 1 Ngelang,” ujar Ratno, Jumat (14/2/2025).
Suratno menambahkan bahwa dirinya bersama jajaran, termasuk Dandim dan Kapolres, langsung meninjau lokasi kejadian. Mereka ingin memastikan kondisi para siswa dan mencari solusi cepat agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Pasca-robohnya sekolah itu, anak-anak terpaksa belajar di mushola dan rumah warga. Kami sedang berupaya berkoordinasi dengan SD Negeri 2 agar dapat digunakan sementara, sambil menunggu perbaikan” jelasnya.
Terkait pertemuan dengan Forum Rumah Kita, Ratno menegaskan bahwa komunikasi dan mediasi tetap akan dilakukan untuk menata ulang agenda diskusi mengenai pengawasan penambangan di Kabupaten Magetan.
“Media dan Forum Rumah Kita yang memperjuangkan masyarakat adalah mitra kami dalam pengawasan penambangan. Kami akan segera menjadwalkan ulang agar pembahasan ini bisa lebih tertata dan menghasilkan solusi yang baik,” imbuhnya.
Pihak Forum Rumah Kita mengapresiasi klarifikasi dari Ketua DPRD dan berharap pertemuan lanjutan bisa segera dijadwalkan untuk memastikan kepentingan masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas utama.(niel/red)
