MAGETAN (Lensamagetan.com) – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Magetan kemarin (Senin, 1/9/2025) tidak hanya menyuarakan aspirasi umum, namun juga menyinggung salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Magetan saat kampanye, yakni bantuan Rp 3–5 juta per RT.
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menanggapi langsung tuntutan tersebut di hadapan massa aksi. Ia menegaskan bahwa program bantuan RT sebesar Rp 3 juta bukan sekadar janji politik.
“Ini bukan hanya janji atau program. Saya sudah kontrak di hadapan notaris, tertulis dan bisa dicek. Kalau dua tahun setelah berwenang menyusun APBD tidak bisa menjalankan program itu, saya bersedia mundur bersama Bupati,” tegas Suyatni di depan masa aksi.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pemerintah bersama DPRD sudah bersepakat untuk merealisasikan program tersebut.
“Meskipun pembahasan anggaran sedang berjalan, program RT minimal Rp 3 juta akan dilaksanakan tahun 2026. Tahun depan, dilihat saja. Di depan notaris saya akan mundur bila tidak terlaksana program ini, semua bisa menjadi saksi,” imbuhnya.
Program bantuan untuk RT ini sebelumnya menjadi salah satu janji kampanye yang cukup menonjol pada Pilkada Magetan 2024. Saat itu, pasangan calon Bupati–Wakil Bupati, Nanik Endang Rusminiarti dan Suyatni Priasmoro memberikan dukungan anggaran langsung bagi setiap RT dengan kisaran Rp 3–5 juta per tahun.
Janji tersebut disambut antusias masyarakat karena dianggap bisa memperkuat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus mendorong partisipasi warga dalam mengelola wilayahnya.
Kini, setelah seratus hari menjabat, mahasiswa menilai realisasi program itu harus segera dipercepat agar tidak sekadar menjadi retorika politik. Mereka menuntut kepastian waktu dan mekanisme pencairan, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat RT khususnya.(niel/red)
