MAGETAN (Lensamagetan.com) – Bupati Magetan, Bunda Nanik, memberikan jawaban resmi atas surat terbuka yang beredar di ruang publik sebagai upaya meluruskan disinformasi sekaligus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa munculnya kritik maupun opini publik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Bahkan, menurutnya, respons masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan edukatif.
“Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada warga yang masih peduli, memberikan saran dan kritik melalui surat terbuka. Itu menunjukkan ruang demokrasi dan transparansi di Magetan masih berjalan,” ujar Bunda Nanik, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan, jawaban yang disampaikan pemerintah bukan bentuk reaksi emosional terhadap kritik, melainkan komitmen membangun komunikasi terbuka dan berimbang agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh serta terhindar dari disinformasi.
Evaluasi Menyeluruh Pasca Banjir
Menanggapi isu banjir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Magetan, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin terjebak pada pencarian pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, banjir terjadi akibat kombinasi faktor alam, teknis, hingga perilaku manusia.
Pemerintah Kabupaten Magetan, kata dia, telah melakukan evaluasi menyeluruh melalui investigasi, survei lapangan, dan pemetaan detail guna merumuskan solusi jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Upaya tersebut meliputi penataan sistem irigasi dan drainase, serta penguatan penegakan aturan pemanfaatan lahan. Namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penanganan terus berjalan meskipun belum bisa memenuhi ekspektasi semua pihak. Kami memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dan tidak ada rumah warga yang masih tertinggal lumpur pascabanjir,” jelasnya.
Klarifikasi Kegiatan TMII dan Forum Pawitandirogo
Bupati juga menjelaskan terkait kegiatan pemerintah daerah di Jakarta, termasuk agenda di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) serta Forum Komunikasi Pawitandirogo.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 17–19 April tersebut merupakan undangan resmi Gubernur Jawa Timur melalui Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur bersama Ikatan Keluarga Magetan (IKMA) dan komunitas Pawitandirogo di perantauan.
Agenda di TMII disebut sebagai program rutin Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara bergilir oleh seluruh kabupaten/kota untuk gelar budaya sekaligus promosi potensi daerah.
Sementara Forum Komunikasi Pawitandirogo menjadi ruang diskusi pembangunan antar daerah yang melibatkan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo, dengan Magetan tahun ini menjadi tuan rumah melalui IKMA.
Bunda Nanik menegaskan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di tempat mewah, melainkan di Anjungan Jawa Timur TMII serta gedung pertemuan milik TNI AU di kawasan Halim Perdanakusuma yang difasilitasi panitia.
Menurutnya, manfaat kegiatan tidak selalu dapat diukur secara langsung oleh masyarakat, namun memiliki nilai strategis sebagai sarana promosi daerah, membangun jaringan pembangunan, serta mempererat komunikasi dengan warga Magetan di perantauan.
“Kehadiran pemerintah juga sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Magetan di perantauan agar tetap merasa menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujarnya.
Terkait transparansi anggaran, Bupati menegaskan seluruh perjalanan dinas telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Di tengah kebijakan efisiensi akibat gejolak ekonomi global, pemerintah tetap selektif dalam menentukan perjalanan dinas berdasarkan urgensi, efektivitas, dan rasionalitas kegiatan.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi kesempatan memaparkan langsung persoalan infrastruktur Magetan di hadapan pemerintah pusat, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Anggaran Kebencanaan Telah Disiapkan
Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan anggaran kebencanaan, Pemerintah Kabupaten Magetan memastikan Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) telah disiapkan setiap tahun anggaran sebagai langkah mitigasi.
Pemerintah menyadari bencana tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dapat diminimalkan melalui perencanaan dan kesiapsiagaan.
“Harapan kita tentu dana tersebut tidak terpakai sepenuhnya karena kita selalu berdoa agar Magetan dijauhkan dari bencana,” katanya.
Prioritas Pembangunan untuk Keselamatan Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan pemerintah daerah berorientasi pada keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen terus hadir mendampingi masyarakat dalam berbagai kondisi sebagai bentuk pelayanan publik dengan semangat “Magetan Kumandang Yen Kabeh Tumandang.”
Ia kembali menegaskan bahwa kritik, saran, maupun masukan dari masyarakat, termasuk warga Magetan di perantauan merupakan energi positif bagi pemerintah dalam membangun daerah secara bersama.
“Pemerintah sangat menghargai setiap masukan dan kepedulian masyarakat demi kemajuan Kabupaten Magetan ke depan,” pungkasnya.(*)
