MAGETAN (Lensamagetan.com) – Kabupaten Magetan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan opini WTP yang diterima langsung oleh PJ Bupati Magetan, Hergunadi didampingi ketua DPRD Magetan, Sujatno. Dan diserahkan secara serentak di gedung BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur bersamaan 37 Pemda wilayah Jawa Timur dihadiri Angota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan 37 Pj Kepala Daerah terpilih lainya.
PJ Bupati Magetan, Hergunadi menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih Kabupaten Magetan. Menurutnya peraihan opini WTP ini menunjukan kerja keras dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan serta dukungan dari DPRD Magetan, dalam mengelola keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
“Kami ucapkan terimakasih untuk seluruh instansi yang turut serta mendukung atas capaian opini WTP atas LKPD tahun 2023. Dan ini menjadi yang kesepuluh kali berturut-turut kabupaten Magetan mendapatkan opini WTP,” kata Hergunadi, Kamis (3/5/2024).
Selain itu, peraihan opini WTP ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sehingga bisa dijadikan motivasi bagi seluruh OPD maupun Pemerintah Daerah hanya untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga dengan pencapaian opini WTP yang 10 kali berturut-turut kita dapatkan ini, bisa menjadi motivasi kita untuk selalu terbuka transparan dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut sebelum diserahkannya LHP atas LKPD, BPK Jatim juga mengadakan seremonial pembukaan Plaza BPK Jatim dan diresmikan langsung oleh Anggota V BPK RI, serta disaksikan langsung oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di wilayah Jawa Timur.
Plaza BPK Jatim merupakan simbol dari sinergi BPK dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di wilayah Jawa Timur sebagai bentuk bahwa BPK menyatu dan tidak menjaga jarak dengan seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur.(niel/red)
