MAGETAN (Lensamagetan.com) – Instruksi efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto, rupanya tak sepenuhnya diikuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan. Alih-alih menahan belanja fasilitas, Pemkab justru memutuskan melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan total anggaran yang mencapai miliaran rupiah.
Langkah ini sontak memantik sorotan publik, mengingat pemerintah pusat tengah menekankan agar setiap daerah menahan pengeluaran yang tidak bersifat mendesak. Namun, di Magetan, kebijakan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.
Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan, Dicong Maleleh, membenarkan bahwa tahun ini Pemkab mengganti kendaraan dinas untuk sejumlah pejabat utama.
“Untuk Kajari dan Dandim sudah, yaitu mobil jenis Innova Zenix dengan harga per unit sekitar Rp530 juta. Tapi untuk Kapolres masih belum, karena warnanya belum tersedia,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Lensamagetan.com, Jumat (15/8/2025).
Lebih lanjut, Dicong juga menjelaskan bahwa fasilitas mobil dinas baru tidak hanya diberikan kepada pejabat penegak hukum dan pertahanan, tetapi juga kepada pimpinan daerah.
“Untuk Wakil Bupati Magetan telah mendapatkan mobil dinas baru jenis Pajero dengan nilai sekitar Rp700 jutaan. Adapun untuk Bupati, direncanakan akan dibelikan mobil jenis Hyundai dengan kisaran harga Rp800 jutaan nanti di PAK,” jelasnya.
Pengadaan kendaraan dinas ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Banyak warga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan penghematan dan fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Kalau mobil yang dipakai masih bagus, kenapa beli lagi. Atau memang ada jangka waktunya mobil dinas harus ganti baru. Yang jelas ini menyakitkan rakyat, disaat ekonomi yang serba sulit seperti ini,” ungkap Puji, salah seorang warga Magetan.
Bahkan, ada beberapa warga menyoroti bahwa masih banyak sektor di Magetan yang membutuhkan perhatian serius, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Meski demikian, pihak Pemkab hingga kini belum menjelaskan secara detail alasan dan urgensi pengadaan mobil dinas tersebut. Publik pun masih menunggu klarifikasi resmi yang lebih komprehensif, apakah kebijakan ini benar-benar kebutuhan mendesak atau sekadar pemenuhan fasilitas bagi para pejabat di tengah kondisi anggaran yang semestinya dihemat.(niel/red)
