MAGETAN (Lensamagetan.com) – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Magetan yang seharusnya menjadi berkah bagi petani justru menuai sorotan. Dugaan adanya potongan anggaran dan banca’an sejumlah oknum politik, media, hingga LSM membuat proyek ini dinilai rawan penyimpangan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Magetan, Yuli K. Iswahyudi, saat dikonfirmasi via WhatsApp, menyebut program ini tetap patut disyukuri karena mampu membantu pembangunan jaringan irigasi tersier.
“Program P3-TGAI ini dari awal hingga akhir yang berperan adalah BBWS. Dari Kabupaten kita menganggap ini berkah, karena anggaran SDA sangat terbatas. Jadi, apabila ada program dari pusat yang tinggal kita terima kunci, tentu kita sangat mendukung,” ujarnya.
Menurut Yuli, bantuan P3-TGAI di 26 lokasi di Magetan bukanlah hal kecil karena mampu membangun ribuan jaringan irigasi tersier untuk petani.
“Dengan anggaran ini Kabupaten sangat terbantu. Total anggaran 26 lokasi itu mencapai lebih dari Rp 5 miliar, dan saluran tersier yang bisa dibangun jumlahnya sangat banyak,” terangnya.
Terkait potensi penyimpangan, Yuli mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, ikut mengawasi.
“Kalau prosesnya kita cermati bersama-sama. Media juga bisa ikut memantau. Harapannya tentu sesuai kontrak, karena dalam kontrak sudah jelas tertuang antara masyarakat dan BBWS,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek P3-TGAI untuk puluhan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Magetan diduga masih dijadikan alat mafia politik untuk meraup keuntungan. Dengan dalih program tersebut hadir berkat perjuangan mereka, makelar berbaju politik meminta jatah 10–15 persen dari anggaran Rp 195 juta di tiap lokasi. Potongan itu biasanya diminta pada pencairan tahap kedua dan ketiga.
“Untuk pencairan pertama biasanya belum ada potongan,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya dari oknum politik, proyek ini juga diduga dimanfaatkan sejumlah oknum media dan LSM dari luar Magetan. Mereka datang berkelompok ke desa-desa penerima bantuan, membawa kwitansi, lalu meminta sejumlah uang kepada Ketua HIPPA atau kepala desa dengan alasan partisipasi.(niel/red)
