MAGETAN (Lensamagetan.com) – Mencegah terus mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Magetan, Ketua DPRD Magetan, Suratno, bersama Komisi B DPRD dan Kepala Dinas Peternakan Magetan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Hewan dan Peternak, Selasa (31/12/2024).
Sidak kali ini, tim secara langsung mengunjungi Pasar Hewan di Desa Selopanggung, Kecamatan Ngariboyo. Selain itu, juga turun langsung ke rumah peternak yang sapinya terpapar PMK di Desa Wates, Kecamatan Panekan.
Ketua DPRD Suratno mengatakan, bahwa wabah PMK tahun ini benar-benar berat dibanding PMK di tahun sebelumnya. Sampai dengan saat ini tercatat sudah ada sekitar 800 sapi yang terkena PMK di Magetan.
“Para peternak dan blantik ini ngeluh betul, ini PMK paling buruk daripada tahun 2023. Total saat ini sapi yang terjangkit PMK di Magetan ada 800 ekor, yang mati ada 33 ekor dan yang di potong paksa ada 23 ekor,” ujarnya.
Untuk mencegah penyebaran wabah PMK ini, lanjut Suratno, dinas terkait akan terus melakukan pengawasan dan memberlakukan surat sehat pada sapi dari Kabupaten setempat.
“Selain adanya pemeriksaan sapi yang keluar masuk diperbatasan dengan penyemprotan, akan juga diberlakukan surat sehat dari Kabupaten setempat,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, drh. Nur Haryani menambahkan bahwa Dinas Peternakan akan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus PMK pada sapi di Magetan.
“Petugas dari provinsi akan berjaga di titik-titik perbatasan untuk melakukan pengawasan sapi yang keluar masuk ke Magetan,” katannya.
Pun, drh. Nur juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan vaksin untuk sapi-sapi di Magetan.
Tak hanya itu, untuk mencegah penularan PMK, drh Nur juga mendorong kepada para peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang.
“Kita terus memberikan sosialisasi-sosialisasi.Seperti di Nguntoronadi kemarin kita diundang untuk memberikan sosialisasi. Mereka berinisiatif mau menggunakan dana desa untuk vaksin tapi masih mempelajari aturannya,” tutup drh. Nur Haryani.(ton/red).
