MAGETAN (Lensamagetan.com) – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diwacanakan berlangsung secara nasional pada 2027 mulai mendapat perhatian serius dari kalangan praktisi hukum di Kabupaten Magetan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan antinomi atau pertentangan norma dalam regulasi pencalonan kepala desa, khususnya antara Pasal 33 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik atau sarasehan hukum yang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026).
Ketua DPC APSI Magetan, Zainal Faizin, S.H., M.H., C.M., mengatakan, rencana Pilkades serentak nasional pada 2027 menjadi salah satu alasan penting perlunya pembahasan regulasi sejak dini. Menurutnya, Magetan sebagai bagian dari wilayah Indonesia juga harus mempersiapkan pelaksanaan agenda tersebut.
Namun, menurut Zainal, persoalan muncul ketika regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades belum memberikan kepastian hukum yang jelas, terutama menyangkut persyaratan bagi calon kepala desa yang sebelumnya sudah pernah menjabat.
Ia menjelaskan, dalam Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 2024 terdapat ketentuan persyaratan calon kepala desa, termasuk tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan. Sementara itu, Pasal 118 mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
“Di dalam satu undang-undang ini ada ambiguitas atau antinomi. Ada norma dalam Pasal 33, sementara di Pasal 118 juga mengatur ketentuan tersendiri. Ini yang menurut kami perlu mendapatkan penjelasan dan kepastian hukum,” ungkapnya.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses pencalonan maupun penyelenggaraan Pilkades apabila tidak segera ditemukan solusi.
Zainal mencontohkan, dalam pelaksanaan Pilkades di sejumlah daerah sebelum Magetan, persoalan persyaratan calon kepala desa disebut telah memunculkan peristiwa hukum yang bahkan berpotensi mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian APSI agar tidak terulang dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Magetan pada 2027 mendatang.
“Kami ingin menjaga agar Pilkades di Magetan nanti berjalan kondusif. Jangan sampai niat awal untuk membangun pemerintahan desa justru menimbulkan persoalan hukum, bahkan berujung pada tindak pidana,” tegasnya.
APSI Ingatkan Risiko Hukum Panitia dan BPD
Lebih jauh, Zainal menyoroti potensi tanggung jawab hukum yang bisa dihadapi panitia Pilkades maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila terjadi persoalan dalam proses verifikasi persyaratan calon.
Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam tahapan penyelenggaraan Pilkades, termasuk pembentukan panitia. Karena itu, kejelasan aturan menjadi kebutuhan mendasar agar pihak-pihak yang terlibat tidak berada dalam posisi rentan secara hukum.
Ia mempertanyakan siapa yang nantinya harus bertanggung jawab apabila terdapat calon kepala desa yang secara persyaratan administratif tidak memenuhi ketentuan, tetapi tetap diloloskan melalui proses administrasi yang bermasalah.
“Misalnya, calon kepala desa diminta membuat surat pernyataan belum pernah menjabat dua periode. Padahal secara faktual sudah pernah menjabat dua periode. Kalau kemudian surat pernyataan itu mengandung unsur pidana, siapa yang bertanggung jawab? Panitia, BPD, atau pihak lainnya? Ini yang harus dipikirkan sejak sekarang,” jelasnya.
Zainal juga menyebut, sejumlah kepala desa petahana maupun calon kepala desa yang berencana maju dalam Pilkades 2027 telah beberapa kali berdiskusi dengan dirinya terkait persoalan tersebut.
Menurutnya, kekhawatiran mereka bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya seseorang mencalonkan diri, melainkan menyangkut kepastian hukum dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.
Terlebih, pada 2027 mendatang hampir seluruh BPD di Kabupaten Magetan diperkirakan mengalami pergantian. Kondisi tersebut, menurut Zainal, semakin memperkuat pentingnya evaluasi regulasi secara menyeluruh.
Dorong Judicial Review dan Perda Antisipasi
Sebagai solusi, APSI mendorong adanya langkah hukum melalui pengajuan judicial review atau uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), apabila memang ditemukan norma undang-undang yang bertentangan atau tidak memberikan kepastian hukum.
Menurut Zainal, langkah tersebut bukan bertujuan membatalkan keseluruhan undang-undang, melainkan menguji norma tertentu yang dinilai tidak selaras sehingga dapat diperoleh kepastian hukum.
“Kalau memang persoalannya ada pada undang-undang atau norma yang tidak selaras, seharusnya diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bukan undang-undangnya yang dibatalkan, tetapi norma mana yang tidak mempunyai kepastian hukum itu yang harus diperbaiki,” paparnya.
Selain itu, APSI berharap pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia mengungkapkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota DPRD Magetan dan memperoleh informasi bahwa saat ini DPRD tengah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan Pilkades 2027.
Zainal berharap pemerintah daerah, DPRD, perwakilan kepala desa, BPD, serta pihak terkait lainnya dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah konkret.
Menurutnya, apabila Pilkades tetap harus dilaksanakan sebelum persoalan norma dalam undang-undang memperoleh penyelesaian, setidaknya harus ada pengaturan teknis melalui Perda yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak.
“Kalau kita bisa bersama-sama duduk bersama, pemerintah, perwakilan kepala desa, dan pihak terkait lainnya, harus ada regulasi yang mengatur secara jelas. Setidaknya di Perda Magetan harus diatur bagaimana teknis pelaksanaannya ketika undang-undang ini belum berubah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan Pilkades di Magetan.
“Jangan sampai karena persoalan regulasi ini, Pilkades yang seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa justru menimbulkan persoalan hukum dan tindak pidana. Kepastian hukum dan keselamatan panitia, BPD, maupun calon kepala desa harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.(niel/red)
