DPRD Magetan Kawal APBD 2027, Optimalisasi PAD dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas

Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Hj. Riyin Nur Asiyah, menerima dokumen pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan terkait pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.(Daniel/Lensamagetan.com)

MAGETAN (Lensamagetan.com) – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2027, Rabu (21/10/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Hj. Riyin Nur Asiyah, mengatakan bahwa sejumlah fraksi di DPRD memiliki perhatian terhadap program-program pemerintah daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, program pemerintah harus memiliki arah dan prioritas yang jelas, terutama dalam mendorong perekonomian daerah agar berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Memang menjadi sorotan kita semua dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Magetan tentang poin-poin utama, yaitu tentang program pemerintah tentang peningkatan ekonomi, yang selalu kita gaungkan di rapat badan anggaran. Prioritas pemerintah apa, ke depannya harus bagaimana. Itu yang terutama,” ujar Riyin.

Ia menegaskan, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas bersama, baik bagi jajaran eksekutif maupun legislatif. Karena itu, program yang dirancang dalam APBD mendatang diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Karena memang, ya mau tidak mau, kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas untuk kita semua, baik eksekutif maupun legislatif,” imbuhnya.

Riyin mengungkapkan, mayoritas fraksi DPRD Magetan dalam pandangan umum yang disampaikan turut menyoroti upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor potensial.

Salah satu perhatian tersebut berkaitan dengan sektor parkir. Namun, upaya optimalisasi pendapatan daerah dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan perlu didukung pengembangan pariwisata, pembenahan sistem pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi digital.

” Sebenarnya mayoritas fraksi hari ini adalah fokus di terutamanya kenaikan PAD. Memang kalau Golkar tadi menyoroti tentang parkir, tapi fraksi-fraksi lain seperti PKB pun bagaimana PAD yang dari sektor pariwisata dan segala macam,” jelasnya.

Selain pengembangan pariwisata, digitalisasi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Pembaruan sistem parkir dan pengelolaan sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih optimal sekaligus memperkuat kontribusi berbagai sektor terhadap perekonomian Kabupaten Magetan.

Lebih lanjut, tak hanya parkir dan pariwisata, pembenahan pasar tradisional juga menjadi perhatian dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Riyin menilai, pasar memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan fasilitas dan lingkungan pasar perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja.

“Juga ada beberapa pembenahan-pembenahan pasar untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat dan pedagang, karena harapannya Magetan kan sumber untuk belanja sayur dan segala macam, itu yang optimalisasinya,” ungkapnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pembahasan Raperda APBD 2027 pun menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah, penguatan sektor ekonomi potensial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan.

Optimalisasi PAD pada akhirnya tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pelayanan publik, memperkuat aktivitas ekonomi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(niel/red)

Tinggalkan Balasan