Bukan Sekadar Bantuan Dana, Program Guyub Rukun Magetan Sasar Penguatan Sosial Masyarakat
MAGETAN (Lensamagetan.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan terus mendorong penguatan kebersamaan dan gotong royong masyarakat melalui Program Guyub Rukun. Program yang menyasar lingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut kini memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 26 Tahun 2026.
Peraturan tersebut mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa melalui Program Guyub Rukun untuk Rukun Tetangga di desa.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan, Arief Rachman, menjelaskan bahwa keberadaan Perbup tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan bantuan keuangan.
Menurutnya, regulasi ini memberikan kejelasan mengenai tahapan pengusulan, pencairan, penggunaan hingga pertanggungjawaban bantuan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
“Perbup ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Guyub Rukun. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan proses penganggaran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban bantuan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam materi Program Guyub Rukun, bantuan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus kepada desa. Besaran dan pertimbangannya didasarkan pada jumlah kepala keluarga di masing-masing RT, penghargaan bagi RT berprestasi, dan/atau permasalahan yang ditemukan di tingkat RT.
Adapun penggunaan bantuan diarahkan untuk empat sektor utama, yakni stimulan pemberdayaan pengelolaan sampah, stimulan pembangunan lingkungan, stimulan kegiatan sosial keagamaan, serta stimulan kegiatan tematik desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
Proses pengusulan dimulai dari masing-masing RT. Selanjutnya, kepala desa merekapitulasi usulan untuk disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan diketahui camat.
Usulan tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah terkait sebelum hasil rekomendasinya disampaikan kepada Bupati.
Dalam mekanisme pencairan, kepala desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui camat. Setelah diverifikasi, permohonan diteruskan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selanjutnya, pencairan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Desa kemudian menyalurkan bantuan ke rekening masing-masing RT melalui PT BPR Syariah.
Untuk menjaga akuntabilitas, setiap RT diwajibkan melaporkan penggunaan dana kepada kepala desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pemkab Magetan juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah paling sedikit satu kali dalam setahun, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan kecamatan.
Salah satu ketentuan penting dalam Perbup tersebut adalah larangan penggunaan bantuan untuk pemberian honorarium atau bentuk pembayaran lain yang memiliki makna sama kepada pengurus RT.
Melalui regulasi ini, Program Guyub Rukun diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan partisipasi masyarakat, kemandirian lingkungan, dan ketahanan sosial berbasis komunitas di Kabupaten Magetan.(niel/red)












