MAGETAN (Lensamagetan.com) – Sengketa tanah antara ahli waris almarhum Goedel bin Sowikromo dengan PT Gudang Garam Tbk dan sejumlah pihak terkait memasuki tahapan pemeriksaan setempat (descente). Dalam proses tersebut, persoalan letak objek tanah hingga dasar penguasaan perusahaan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi perhatian.
Pemeriksaan setempat dilaksanakan di Desa Prampelan, Kabupaten Magetan. Agenda ini bertujuan memastikan secara langsung letak, batas, serta kondisi fisik tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut.
Dalam pemeriksaan di lapangan, pihak penggugat melalui ahli waris menunjukkan secara langsung lokasi tanah yang menjadi objek gugatan kepada Majelis Hakim. Sementara itu, menurut keterangan kuasa hukum penggugat, pihak tergugat tidak dapat menunjukkan secara pasti letak objek tanah yang disengketakan.
Kuasa Hukum Para Penggugat, Oky Andryan Dwi Prasetya, S.H. dan Yully Bagus Trisnawan, S.Sy. dari Kantor Hukum Oky Andryan & Partners, menyebut pemeriksaan setempat menjadi tahapan penting karena Majelis Hakim dapat melihat langsung kondisi objek perkara, bukan hanya mengacu pada dokumen yang disampaikan dalam persidangan.
Oky Andryan mengatakan, pihaknya telah menunjukkan lokasi tanah sebagaimana yang menjadi pokok gugatan. Ia berharap kondisi di lapangan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara.
“Dalam pemeriksaan setempat tadi, kami telah menunjukkan secara langsung lokasi tanah yang menjadi objek gugatan. Sementara itu, para Tergugat tidak dapat menunjukkan secara pasti lokasi objek yang dimaksud. Kami berharap fakta di lapangan ini menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara,” ujar Oky.
Selain persoalan letak objek tanah, pemeriksaan tersebut juga memunculkan perhatian terhadap dasar penguasaan tanah oleh PT Gudang Garam yang diketahui berkaitan dengan Hak Guna Bangunan (HGB).
Menurut kuasa hukum penggugat, keberadaan HGB tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian letak, batas, luas, serta riwayat tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Pasalnya, tanah yang menjadi pokok gugatan merupakan tanah peninggalan almarhum Goedel bin Sowikromo yang tercatat dalam Letter C Nomor 185 Persil P.I Kelas S.II.
Dengan demikian, persoalan yang perlu diperjelas adalah apakah bidang tanah yang diklaim para ahli waris benar-benar termasuk dalam bidang tanah yang tercantum dalam HGB yang menjadi dasar penguasaan PT Gudang Garam.
Yully Bagus Trisnawan menegaskan, persoalan utama bukan sekadar keberadaan dokumen HGB, melainkan kesesuaian antara dokumen hak atas tanah tersebut dengan objek yang saat ini disengketakan.
“Adanya HGB tentu harus dilihat secara utuh. Harus jelas tanah mana yang tercantum di dalamnya, bagaimana asal-usulnya, dan apakah benar mencakup tanah yang sedang dipersoalkan para ahli waris. Jangan sampai keberadaan suatu dokumen hak atas tanah langsung dianggap menjawab seluruh persoalan, sementara kesesuaian objek dan riwayat tanahnya masih harus diperiksa,” jelas Yully.
Di sisi lain, Wajirin, salah satu ahli waris almarhum Goedel bin Sowikromo sekaligus penggugat dalam perkara tersebut, mengaku bersama keluarganya hanya ingin mempertahankan hak atas tanah peninggalan orang tuanya.
“Kami sudah menunjukkan tanah yang kami maksud. Tanah itu peninggalan orang tua kami. Kami hanya ingin tahu bagaimana tanah tersebut bisa dikuasai dan atas dasar apa. Kami berharap hak orang tua kami dan hak kami sebagai ahli waris bisa dihargai,” ungkap Wajirin.
Ia menambahkan, perjuangan keluarga bukan semata-mata persoalan tanah, tetapi juga menyangkut hak waris yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan.
Pemeriksaan setempat tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara sengketa tanah yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Magetan.
Pihak penggugat berharap Majelis Hakim dapat mencermati seluruh fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk kesesuaian antara objek tanah yang ditunjukkan ahli waris dengan dokumen yang menjadi dasar penguasaan pihak tergugat.
Kuasa hukum penggugat menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga diperoleh kejelasan mengenai asal-usul, letak, batas, serta dasar penguasaan tanah yang disengketakan.(niel/red)
