MAGETAN (Lensamagetan.com) – Polemik pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Sidokerto, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, memasuki babak baru. Setelah sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pengerjaan mencuat ke publik, kini perhatian mengarah pada langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai instansi teknis yang membawahi program tersebut.
Proyek yang dikelola Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Kerto itu sebelumnya menjadi sorotan menyusul ditemukannya sejumlah indikasi di lapangan. Mulai dari dugaan tidak dilaksanakannya penggalian pondasi sesuai standar, pemasangan batu yang disebut hanya dimasukkan ke dalam bekisting sebelum disiram adukan semen, dugaan tidak optimalnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga minimnya pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Berbagai temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah konstruksi yang dikerjakan benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi memengaruhi kualitas bangunan irigasi?
Sebelumnya, Kepala Desa Sidokerto, Sukarno, menyatakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan RAB dari Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Namun, pernyataan tersebut belum serta-merta menjawab keraguan publik karena penilaian terhadap kesesuaian mutu konstruksi merupakan ranah pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis.
Karena itu, sorotan kini tertuju kepada BBWS/BWS. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan teknis program P3-TGAI, BBWS/BWS dinilai perlu segera melakukan verifikasi lapangan guna memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan tersebut menjadi penting mengingat proyek P3-TGAI menggunakan anggaran negara yang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur irigasi bagi kepentingan petani. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, tentu diperlukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku agar kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih akan berupaya menghubungi pihak BBWS/BWS yang membawahi wilayah Kabupaten Magetan untuk memperoleh tanggapan resmi terkait dugaan temuan di lapangan serta langkah yang akan ditempuh. Konfirmasi juga dilakukan sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides).
Perkembangan kasus ini akan terus dikawal hingga terdapat penjelasan resmi dari instansi berwenang. Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek P3-TGAI di Desa Sidokerto benar-benar telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, RAB, dan ketentuan yang ditetapkan, atau justru terdapat temuan yang memerlukan evaluasi maupun tindakan lebih lanjut dari pihak terkait.(niel/red)
