MAGETAN (Lensamagetan.com) – Konsolidasi organisasi menjadi salah satu pekerjaan penting partai politik dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi mendatang. Di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, PDI Perjuangan mengklaim telah menuntaskan pembentukan kepengurusan ranting di seluruh 17 desa.
Rampungnya pembentukan struktur tersebut menjadi modal awal bagi partai berlambang banteng moncong putih itu untuk memperkuat basis kader sekaligus meningkatkan kerja organisasi hingga tingkat akar rumput.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Suyatno, mengatakan seluruh kepengurusan ranting di Kecamatan Panekan telah memenuhi ketentuan partai, termasuk komposisi tujuh orang pengurus, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta keterlibatan kader berusia di bawah 35 tahun.
Menurutnya, proses penyusunan kepengurusan sempat mengalami penyesuaian setelah muncul instruksi tambahan mengenai keterlibatan kader muda dalam struktur organisasi.
“Awalnya kami memenuhi ketentuan tujuh orang pengurus dengan keterwakilan perempuan 30 persen. Kemudian ada instruksi tambahan bahwa 30 persen pengurus juga harus berusia di bawah 35 tahun. Artinya, kami harus melakukan penyesuaian kembali,” ujar Suyatno, Minggu (18/10/2026).
Meski terdapat perubahan komposisi pengurus, proses penyempurnaan struktur di seluruh desa akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.
Bahkan, berdasarkan keterangan yang diterima dari Wakil Ketua Bidang Sekretaris Internal, kepengurusan ranting Kecamatan Panekan menjadi yang pertama menyelesaikan kelengkapan administrasi. Hal itu ditandai dengan nomor surat keputusan (SK) 001.
Namun, bagi Suyatno, kelengkapan struktur organisasi bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan, pengurus ranting harus mampu menerjemahkan keberadaan partai menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pengurus harus aktif turun ke lapangan, mendengarkan persoalan warga, serta menyerap aspirasi untuk kemudian disalurkan melalui PAC, DPC, hingga fraksi di lembaga legislatif.
“Apa yang menjadi keluhan masyarakat dan apa yang menjadi harapan mereka harus didengar. Aspirasi itu kemudian disalurkan agar bisa diperjuangkan oleh DPC maupun fraksi sampai mendapatkan hasil yang diharapkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh jajaran pengurus di tingkat kabupaten maupun pusat. Peran pengurus ranting dan anak ranting justru menjadi bagian penting dalam menjaga kedekatan partai dengan masyarakat.
Karena itu, setelah pelantikan, seluruh pengurus diminta segera bekerja, menjalankan sumpah jabatan, serta melaksanakan instruksi DPP secara bertanggung jawab.
“Pengurus ranting dan anak ranting merupakan ujung tombak perjuangan partai. Berhasil atau tidaknya partai juga bergantung pada bagaimana mereka bekerja di akar rumput,” tegasnya.
Di tengah upaya memperkuat konsolidasi organisasi, PDI Perjuangan Kecamatan Panekan juga mulai memasang target untuk menghadapi Pemilu 2029.
Suyatno menyebut target tersebut disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah daerah pemilihan (dapil) yang menjadi basis perjuangannya.
“Kami tidak muluk-muluk. Targetnya dua kursi,” ujarnya.
Target itu menjadi pekerjaan rumah bagi kader untuk tidak sekadar memperkuat struktur internal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui program dan tindakan yang nyata.
Sementara itu, perwakilan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Lucki, mengingatkan agar pembicaraan mengenai target elektoral tidak mengesampingkan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kepentingan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama dalam setiap langkah dan kebijakan partai.
“Kami adalah penjaga konstitusi dan pemegang amanat rakyat. Amanat itu tidak boleh dikhianati. Bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera harus menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Lucki juga mengapresiasi upaya Suyatno dalam membina kader dan menjaga soliditas organisasi di Kecamatan Panekan hingga pembentukan kepengurusan ranting di 17 desa dapat dituntaskan.
Rampungnya struktur organisasi tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi organisasi.
Sebab, struktur yang lengkap baru merupakan modal awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana para pengurus mampu mendengar aspirasi, memperjuangkan kepentingan warga, serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata.(niel/red)
