Dukung Adanya Eco Bamboo Park, Arief Rahman: Ikon Baru Hutan Bambu Ini, Sangat Brilian

Arief Rahman, Anggota Dewan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bersama Bupati Magetan, Suprawoto.(Lensamagetan.com/sumber Instagram Ariefrahman911)

MAGETAN (Lensamagetan.com) – Rencana pembangunan Eco Bamboo Park di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro oleh Pemkab Magetan memang selaras dengan tren global soal konservasi lingkungan.

Hal itu, seperti yang disampaikan oleh salah satu Anggota Dewan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Arief Rahman. Ia sangat mendukung adanya pembangunan Eco Bamboo Park atau Ekoeduwisata Hutan Bambu di Kabupaten Magetan.

“Itu poin paling penting mengapa kita harus mendukung Ecowisata Bamboo Park,” katanya, Senin (3/7/2023)

Ditambahkan Arief, dari aspek diferensiasi wisata, Ekoeduwisata Hutan Bambu itu nanti akan menguatkan Magetan sebagai kota tujuan wisata.

Menurutnya, sebagai kota destinasi wisata itu harus menyuguhkan sesuatu yang baru. Seperti, Batu, Banyuwangi, dan daerah destinasi wisata lain.

“Ikon baru hutan bambu ini, sangat brilian. Karena mempertegas Magetan sebagai kota yang memiliki misalnya, pusat kerajinan bambu, dan batik yang motifnya bambu. Local wisdom nya jadi sangat kuat,” jelas Arief Rahman yang juga sebagai Ketua Harian Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur.

Ditambahkan Arief, keberhasilan suatu daerah dalam mengangkat pariwisata banyak aspek yang bisa ditonjolkan. Seperti salah satunya kearifan lokal.

Adanya pro dan kontra terhadap rencana pembangunan EcoBamboo Park di Magetan, menurut Arief, karena sebagian masyarakat terjebak seakan-akan ada Rp 50 Milyar yang akan dianggarkan oleh Pemkab Magetan untuk pembangunan Ekoeduwisata Hutan Bambu.

“Padahal kan, tidak semua berbasis APBD. APBD hanya diarahkan pada awal pembangunan,” imbuhnya.

Arief juga menjelaskan jika pembangunan Eco Bamboo Park bisa dengan beberapa skema pembiayaan. Salah satunya, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Pola ini sudah banyak dilakukan di Batu, Lamongan, Banyuwangi dan daerah lain. Misalnya, Pemkab menyediakan lahan, perusahaan swasta yang membangun dan menjadi operator dalam jangka waktu tertentu,” katanya.

Dan disaat kontrak selesai, investasi dan profit akan kembali menjadi aset bagi Pemkab. Untuk skema pendanaan lain juga bisa melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pilihan menggandeng swasta bisa menjadi yang terbaik, karena dengan swasta ada percepatan,” tandasnya.(niel/red).