MAGETAN (Lensamagetan.com) – Harga telur yang belum stabil menjadi sorotan serius dalam audiensi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PTRI) Jawa Timur bersama DPR RI Komisi IV di Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Sabtu (8/8/2026).
Audiensi yang diinisiasi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, tersebut menjadi wadah bagi para peternak untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini membebani usaha mereka. Mulai dari harga telur yang fluktuatif, mahalnya biaya pakan, hingga persoalan kelebihan populasi ayam petelur.
Di hadapan para peternak, Riyono menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk mengendalikan populasi ayam petelur. Salah satu langkah yang didorong yakni menghentikan pemberian izin pembangunan kandang ayam petelur baru.
“Kalau sekarang ada kandang baru yang mau dibangun, saya pastikan tidak akan mendapatkan izin. Pembatasan ini untuk usaha baru, bukan untuk mematikan peternak lama,” tegas Riyono.
Menurutnya, penambahan populasi ayam di tengah kondisi harga telur yang belum stabil justru berpotensi memperburuk kondisi pasar. Karena itu, peternak yang sudah menjalankan usaha diharapkan melakukan afkir terhadap ayam yang sudah tidak produktif sebelum mengganti populasi.
“Kalau peternak punya 8 ribu ekor, kemudian diafkir 1.000 ekor, maka penggantiannya cukup 1.000 ekor. Jadi bukan menambah populasi, tetapi mengganti yang sudah diafkir,” jelasnya.
Selain pengendalian populasi, Riyono juga menyampaikan adanya upaya pemerintah menyiapkan skema penyerapan ayam afkir melalui BUMN. Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni melibatkan ID FOOD.
Skema tersebut dinilai penting agar peternak memiliki kepastian ketika melakukan afkir dan tidak kesulitan mencari pasar untuk ayam yang sudah tidak produktif.
“Mudah-mudahan dalam jangka pendek, pekan depan sudah ada skemanya. Nanti akan dibahas pembelian ayam afkir, apakah berdasarkan harga per kilogram atau per ekor. Kapasitas penyerapan juga harus disesuaikan dengan kemampuan ID FOOD dan sentra-sentra ternak telur,” ungkapnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian yakni tingginya harga pakan. Riyono meminta para peternak tidak ragu melaporkan apabila menemukan kenaikan harga pakan yang dinilai tidak wajar.
“Kalau teman-teman menemukan ada kenaikan harga pakan, laporkan. Itu pasti akan ditindak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Riyono juga meluruskan informasi yang beredar mengenai adanya hibah sebanyak 15 ribu ekor ayam kepada peternak. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai kabar bohong yang beredar di tengah masyarakat.
Riyono menekankan bahwa kebijakan pengendalian populasi harus dilakukan secara terukur. Pemerintah, menurutnya, harus tetap memperhatikan keberlangsungan peternak rakyat yang selama ini menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan telur masyarakat.
“Dalam kondisi harga telur seperti sekarang, mempertahankan populasi yang ada saja sudah bagus. Kalau dipaksakan menambah populasi, justru sangat berat bagi peternak. Menambah populasi saat kondisi seperti ini bisa menjadi langkah yang sangat berisiko,” pungkasnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak dalam mencari solusi atas persoalan sektor peternakan ayam petelur. Sebab, persoalan telur tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha peternak rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas produksi, harga pakan dan pasar.(niel/red)
