SURABAYA (Lensamagetan.com) – Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terus berbenah untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Langkah strategis diambil dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum yang adaptif serta relevan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra (Focus Group Discussion/FGD) yang digelar pada Rabu (15/7). Agenda ini menghadirkan perwakilan dari DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, KPU, Bawaslu, Bakesbangpol Jatim, pemerintah daerah, hingga organisasi media massa.
Koordinator Prodi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa pelibatan para mitra praktisi ini sangat krusial. Tujuannya adalah memastikan materi perkuliahan mampu menjawab dinamika dan tantangan nyata di lapangan kerja.
“Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya kuat secara teori demokrasi dan pemerintahan. Mereka juga harus dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta adaptif terhadap kebutuhan para stakeholder,” ujar Arif di Surabaya.
Ia menambahkan, forum ini menjadi wadah efektif untuk menyerap evaluasi. Salah satu poin penting yang didapat adalah penguatan pembekalan mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja atau magang.
“Kami akan memperkuat metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, dan pengalaman lapangan agar mahasiswa bisa langsung memberikan kontribusi nyata di instansi tempat mereka magang,” imbuhnya.
Masukan konkret datang dari perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E. Menurutnya, dunia legislatif saat ini sangat membutuhkan tenaga muda yang memiliki kemampuan teknis dan analisis yang tajam.
“Mahasiswa tidak boleh hanya tahu teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan anggaran daerah, evaluasi RPJMD, hingga pembuatan policy brief berbasis data. DPRD memerlukan dukungan riset dan data yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan,” papar Abdullah.
Tak hanya dari sektor parlemen, penajaman kurikulum juga datang dari penyelenggara pemilu dan praktisi media. Perwakilan KPU menekankan pentingnya penguasaan administrasi kepemiluan, tata kelola lembaga, hingga kemampuan fact checking (pemeriksaan fakta) guna menangkal hoaks di media sosial.
Sementara itu, perwakilan dari industri media menggarisbawahi pentingnya keterampilan komunikasi publik, public speaking, serta kompetensi riset praktis agar mahasiswa siap menghadapi tuntutan industri komunikasi modern.
Di sisi lain, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, menekankan bahwa penguasaan teknologi mutakhir menjadi harga mati bagi mahasiswa Ilmu Politik di era banjir informasi.
“Kemampuan teknologi itu wajib. Di tengah masifnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), mahasiswa harus mampu menjadi filter informasi sekaligus terampil memproduksi konten secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” jelas Sokip.
Merespons kebutuhan tersebut, SMSI Jatim menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Ilmu Politik UNESA, terutama dalam mendampingi peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang jurnalistik digital dan produksi konten.
Menutup forum, Arif Affandi memastikan seluruh masukan berharga dari para mitra ini akan menjadi bahan evaluasi utama dalam rekonstruksi kurikulum ke depan.
“Kami ingin membangun kurikulum yang inklusif dan berdampak. Kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan ini akan terus diperkuat agar proses akademik di kampus selaras dengan kebutuhan nyata di birokrasi, legislatif, lembaga pemilu, maupun industri media,” pungkasnya.(ton/red).
