JAKARTA (Lensamagetan.com) – Krisis energi nasional mulai dirasakan hingga ke wilayah pesisir, terutama oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di daratan kini turut berdampak pada sektor perikanan, khususnya bagi kapal penangkap ikan berukuran besar.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak dan Nelayan, Riyono Caping, menilai pemerintah perlu memastikan keberlanjutan pasokan BBM bagi nelayan kecil agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tetap terjaga.
“Krisis energi akan membawa dampak kepada pelaku usaha perikanan tangkap, PKS meminta agar BBM nelayan kecil di bawah 5 GT tersedia dan harga tetap” papar Riyono Caping Ketua DPP PKS Bidang Petani Peternak Nelayan.
Ia menyebutkan, saat ini jumlah nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 Gross Tonnage (GT) diperkirakan mencapai sekitar 200 ribu orang, sementara kapal di atas 30 GT berjumlah sekitar 5.000 unit. Sebagian besar armada penangkapan ikan nasional didominasi nelayan kecil dengan pola one day fishing yang hasil tangkapannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.
“Nelayan kecil insyallah BBM subsidi harganya tidak akan naik, tetap 6800/liter. Nelayan mendapatkan subsidi 1000 rupiah/liter. Non subsidi di harga 12.000 – 13.000 per liter. Tapi saat ini harga di level pelaku usaha perikanan kapal tangkap di atas 30 GT sudah mencapai 25.000 – 28.500/liter. Ini harga cukup memberatkan bagi pelaku usaha” tambah Riyono Caping.
Lonjakan harga BBM tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap biaya operasional sektor perikanan tangkap. Komponen bahan bakar disebut dapat mencapai sekitar 60 persen dari total biaya melaut, sehingga kenaikan harga berpotensi menekan keberlangsungan usaha nelayan skala menengah hingga besar.
Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif sebelum dampak ekonomi semakin meluas di sektor perikanan nasional.
“PKS mengusulkan untuk pelaku usaha perikanan di bawah 100 GT bisa mendapat harga semi subsidi sistem kuota untuk menghindari penyalahgunaan” tandasnya.(*)
