Carut-Marut Perizinan dan Pajak Karaoke di Magetan: Pemkab Tutup Mata atau Tak Berdaya?

Anton Suroso, S.H, Jurnalis Madya dan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magetan.(Lensamagetan.com/Ist)

MAGETAN (Lensamagetan.com) – Tata kelola perizinan dan penarikan pajak sektor hiburan malam, khususnya usaha karaoke di Kabupaten Magetan, kembali menyisakan tanda tanya besar. Fakta terbaru yang terungkap ke publik menunjukkan potret buram koordinasi lintas instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan. Alih-alih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor Tempat Hiburan Malam (THM) justru terlihat berjalan liar tanpa kendali administratif maupun fiskal yang jelas.

Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), setidaknya terdapat 12 tempat karaoke yang terdata beroperasi di wilayah Magetan. Namun, angka tersebut mendadak menyusut drastis ketika masuk ke meja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dari 12 titik usaha itu, hanya enam yang masuk radar objek pajak. Lebih memprihatinkan lagi, hanya empat pelaku usaha yang patuh menyetorkan kewajiban pajaknya, sementara dua lainnya mangkir meski lampu neon dan dentuman musik di tempat usaha mereka terus menyala setiap malam.

Ironi ini memantik pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas carut-marut ini? Apakah Pemkab Magetan benar-benar mengetahui secara pasti berapa jumlah riil tempat karaoke yang beroperasi di lapangan?

Angka 12 tempat karaoke yang dikantongi DPMPTSP patut diduga hanyalah puncak gunung es. Di lapangan, publik bisa melihat dengan kasat mata betapa menjamurnya kafe-kafe berkedok rumah makan atau tempat nongkrong yang diam-diam menyediakan fasilitas ruang karaoke tertutup. Pertanyaannya, apakah aparat penegak peraturan daerah tidak pernah turun melakukan pendataan ulang, atau justru ada pembiaran sistematis sehingga karaoke-karaoke “bodong” ini semakin leluasa tumbuh subur?

Persoalan menjadi kian pelik ketika kita menelisik aspek legalitasnya. DPMPTSP mengakui bahwa hingga kini belum ada satu pun pengusaha karaoke di Magetan yang mengantongi dokumen perizinan secara utuh. Kebijakan moratorium penerbitan izin baru yang masih berlaku sering kali dijadikan tameng sekaligus alasan buntunya proses legalisasi. Padahal, moratorium seharusnya menjadi instrumen pengendalian dan penertiban, bukan malah menciptakan ruang abu-abu yang membuat usaha ilegal bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum dan bebas dari kewajiban pajak.

Di sisi lain, BPKPD Magetan berdalih terbentur mekanisme self-assessment dalam pemungutan pajak hiburan. Sistem yang mengandalkan kejujuran pelaku usaha untuk menghitung dan menyetor pajaknya sendiri ini terbukti tumpul di hadapan pengusaha yang abai aturan. Tanpa dasar ketetapan resmi, BPKPD mengaku kesulitan menagih secara langsung, dan baru bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika dilakukan audit lanjutan.

Pernyataan saling lempar kewenangan—di mana BPKPD hanya fokus pada urusan fiskal dan menyerahkan penindakan operasional kepada instansi penegak aturan—memperlihatkan lemahnya sinergi di tubuh birokrasi Pemkab Magetan. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seolah berjalan sendiri-sendiri dalam sekat ego sektoral.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, daerah jelas menjadi pihak yang paling dirugikan. Potensi kebocoran PAD dari sektor hiburan menguap begitu saja, sementara ketertiban umum dan wibawa pemerintah daerah dipertaruhkan. Pengusaha yang taat aturan pun akan merasa diperlakukan tidak adil ketika melihat kompetitor ilegalnya bisa beroperasi bebas tanpa beban pajak maupun izin.

Sudah saatnya Pemkab Magetan berhenti berkutat pada alasan administratif dan keterbatasan regulasi. Diperlukan langkah konkret melalui tim terpadu lintas sektoral—melibatkan DPMPTSP, BPKPD, Satpol PP, hingga aparat penegak hukum—untuk menyisir seluruh titik usaha hiburan malam di Magetan. Pendataan ulang secara menyeluruh harus segera dilakukan untuk memetakan mana usaha yang berpotensi dibina dan dilegalkan sesuai tata ruang, serta mana yang harus ditindak tegas hingga penutupan permanen jika terbukti melanggar aturan.

Publik Magetan menanti ketegasan pemimpin daerahnya. Jangan sampai carut-marut perizinan dan pajak karaoke ini terus berlarut-larut, hingga memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah kalah wibawa di hadapan para pengusaha hiburan malam.

 

Penulis : Anton Suroso, S.H

(Jurnalis Madya/Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magetan)

Tinggalkan Balasan