Magetan (Lensamagetan.com) – Polemik kritik mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memantik beragam respons. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Magetan, Phutut Pujiono, menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan kritik tidak boleh mengabaikan etika dan adab sebagai jati diri bangsa.
Menurut Phutut, pemerintah tidak pernah menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, kritik justru dibutuhkan sebagai instrumen kontrol agar jalannya pemerintahan tetap berada pada rel yang sesuai harapan masyarakat.
“Pemerintah tidak anti kritik. Kritik itu perlu, bahkan menjadi vitamin dalam demokrasi. Dengan kritik, pemerintah bisa melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kritik terhadap kebijakan harus dibedakan dengan penghinaan terhadap pribadi maupun institusi yang melekat pada jabatan Presiden.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, silakan dikritisi. Sampaikan argumentasi, berikan masukan, tawarkan solusi. Itu hak warga negara,” katanya.
“Namun ketika kritik disampaikan dengan kata-kata kasar, merendahkan martabat, atau melecehkan jabatan Presiden, itu bukan lagi kritik yang mendidik. Kita ini bangsa Timur yang menjunjung tinggi tata krama dan rasa hormat,” imbuhnya.
Phutut menegaskan, Presiden bukan sekadar individu, melainkan simbol negara yang harus dihormati oleh seluruh elemen bangsa, termasuk mereka yang memiliki perbedaan pandangan politik.
“Presiden adalah kepala negara sekaligus simbol negara. Silakan berbeda pendapat dan mengawasi pemerintah, tetapi jangan sampai kebebasan berubah menjadi kebebasan untuk menghina. Ketika simbol negara diserang dengan cara yang tidak santun, yang tercoreng bukan hanya pribadi Presiden, tetapi juga wibawa institusi negara,” tegasnya.
Ia menilai demokrasi Indonesia dibangun bukan hanya atas dasar kebebasan, tetapi juga keadaban. Kritik tetap bisa disampaikan secara tajam tanpa kehilangan nilai-nilai kesantunan.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi tentang keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara yang bermartabat,” ujarnya.
Di tengah dinamika perdebatan politik, Phutut juga mengajak masyarakat melihat secara utuh berbagai program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya tidak sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Program MBG ini bagus. Jangan hanya dilihat dari makan gratisnya. Bahan bakunya diambil dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Artinya, ada perputaran ekonomi nyata di tingkat bawah,” tuturnya.
Menurutnya, kebutuhan beras, sayuran, telur, daging, susu, hingga komoditas pangan lainnya dapat dipasok langsung dari daerah. Hal ini memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memastikan hasil produksi terserap secara berkelanjutan.
Selain itu, program tersebut dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari sektor pengolahan makanan, distribusi logistik, hingga pelaku UMKM.
“Efek berantainya besar. Petani terbantu karena hasil panen terserap, peternak mendapat pasar, UMKM ikut bergerak, hingga terbuka peluang kerja baru di tingkat lokal. Jadi manfaatnya dirasakan luas, tidak hanya penerima program,” jelasnya.
Di sektor pertanian, Phutut juga menyoroti upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani.
“Kalau dulu petani sering mengeluhkan pupuk langka, sekarang pemerintah berupaya memastikan stok pupuk tercukupi. Ini bentuk perhatian agar petani bisa fokus meningkatkan produksi,” katanya.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan petani. Karena itu, kebijakan yang mendukung sektor pertanian sekaligus membuka lapangan kerja perlu mendapat dukungan bersama.
Pada akhirnya, Phutut berharap masyarakat tetap menjaga keseimbangan antara keberanian menyampaikan pendapat dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
“Demokrasi yang sehat bukan yang dipenuhi caci maki, tetapi yang menghadirkan kritik sebagai jalan perbaikan, disampaikan dengan santun, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” pungkasnya.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan adab. Kita boleh mengkritik pemerintah, tetapi persatuan, penghormatan terhadap institusi negara, dan semangat membangun kesejahteraan rakyat harus tetap dijaga bersama,” tandasnya.(niel/red)
