TRENGGALEK (Lensamagetan.com) – Gejolak energi dunia mulai berdampak pada sektor perikanan tangkap. Pengusaha perikanan skala menengah dan besar disebut mulai merasakan kenaikan harga solar non subsidi sejak akhir April 2026. Sementara itu, nelayan kecil juga menghadapi persoalan ketersediaan solar subsidi yang belum sepenuhnya mudah diperoleh.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS Dapil 7 Jatim, Riyono Caping, mengatakan pihaknya telah turun langsung menemui nelayan di Trenggalek untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi di lapangan.
“Saya sudah cek ke nelayan di Trenggalek dan berdialog langsung dengan mereka. Solar subsidi masih aman dan harganya tidak naik, namun saat ini belum semua melaut karena cuaca sedang terang bulan dan ombak besar,” katanya.
Menurutnya, subsidi solar bagi nelayan kecil harus tetap dipertahankan karena sangat membantu keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam catatan APBN, alokasi solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 GT mengalami sedikit penurunan sekitar 1,3 persen dibanding tahun 2025.
Pada 2025, alokasi solar subsidi mencapai 18,41 juta KL dengan realisasi 18,88 juta KL atau melebihi kuota yang disediakan. Sementara pada 2023, alokasi tercatat 17,40 juta KL dengan realisasi 17,62 juta KL.
“Solar subsidi untuk nelayan dengan harga Rp6.800 per liter, pemerintah memberikan subsidi Rp1.000 per liter. Harusnya solar subsidi harganya Rp7.800 per liter. Harga ini masih terjangkau dan meringankan para nelayan kecil kita,” tambahnya.
Riyono menegaskan kehadiran negara harus cepat dan responsif dalam melindungi nelayan kecil di tengah kondisi energi yang tidak menentu. Menurutnya, keberlangsungan aktivitas melaut nelayan kecil sangat penting bagi ketahanan pangan nasional.
“90 persen protein dunia dari ikan dan hasil laut dihasilkan oleh nelayan kecil kita. Artinya keberadaan mereka untuk tetap bisa bekerja dan melaut akan melindungi hampir 3 juta rumah tangga nelayan,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke wilayah Pacitan dan Trenggalek, Riyono juga berdialog dengan para nelayan dan pemangku kepentingan di kawasan pesisir. Sejumlah aspirasi yang disampaikan di antaranya kemudahan memperoleh solar subsidi, stabilitas harga ikan, hingga bantuan untuk menopang ekonomi masyarakat pesisir.(niel/ton)
