MAGETAN (Lensamagetan.com) – Bergulirnya kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Magetan terus menjadi perhatian publik. Situasi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan momentum penting untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga legislatif.
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Magetan, Ali Robert, menegaskan bahwa polemik yang berkembang saat ini harus menjadi ruang edukasi publik mengenai peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang DPRD hanya sebagai pengusul proyek pembangunan, padahal lembaga legislatif memiliki fungsi yang jauh lebih luas.
“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD bukan pelaksana proyek. Pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tetap berada di eksekutif melalui OPD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi legislatif dan eksekutif sejatinya setara sebagai mitra kerja. DPRD bersama kepala daerah menyusun regulasi, membahas APBD, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan pemerintah.
“Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah adalah kemitraan, bukan hubungan atasan dan bawahan. DPRD harus berani menjadi mitra kritis agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kasus pokir yang saat ini tengah berproses hukum, Robert mengajak seluruh pihak untuk menghormati mekanisme hukum yang berjalan. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai kesalahan individu, tetapi harus menjadi refleksi bersama.
“Kasus ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan publik,” katanya.
Robert menambahkan, pokok pikiran DPRD pada dasarnya merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari daerah pemilihannya. Namun seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan tetap mengikuti sistem perencanaan pemerintah daerah.
“Pokir bukan proyek pribadi anggota DPRD. Itu aspirasi masyarakat yang masuk dalam sistem perencanaan daerah. Karena itu, eksekutif juga memiliki peran penting mulai dari verifikasi hingga pelaksanaan program,” jelasnya.
Partai Gelora Magetan, lanjut Robert, melihat kondisi saat ini telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Ia menilai dampak terbesar dari polemik tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan pemerintahan.
“Kami prihatin karena masyarakat menjadi gaduh, muncul saling curiga, bahkan kepercayaan terhadap lembaga negara ikut menurun. Semua partai politik harus introspeksi. Politik harus kembali pada nilai pengabdian,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar dinamika hukum yang berlangsung tidak dimanfaatkan untuk membangun opini liar maupun konflik politik berkepanjangan.
“Masyarakat membutuhkan ketenangan dan kepastian bahwa pemerintahan tetap berjalan. Proses hukum harus objektif dan profesional, sementara roda pemerintahan tetap fokus melayani rakyat,” pungkasnya.(niel/red)
